Sementara itu, Kemenkeu berharap Sistem Pembayaran Anggaran Negara (SPAN) dapat dioperasikan secara menyeluruh pada 2013. Deputi Gubernur BI, Ardhayadi Mitroatmodjo menyatakan, kerja sama ini perlu dilakukan secara periodik dan berkelanjutan.
"Sehingga dapat melakukan evaluasi dan perbaikan untuk memenuhi kebutuhan Kemenkeu," ujarnya, pada penandatanganan nota kesepahamanan antara BI dan Kemenkeu terkait harmonisasi sistem pembayaran, Sabtu (23/10) malam.
Salah satu hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah melakukan persiapan interkoneksi antara sistem Bank Indonesia Government Electronic Banking (BIG-eB) dan SPAN. Sistem BIG-eB dibuat dengan mengacu pada salah satu fungsi BI dalam undang-undang yaitu sebagai pemegang kas pemerintah.
"BI layaknya bank umum mengelola uang nasabah. Namun nasabahanya adalah pemerintah, terutama Kemenkeu," ujarnya.
BIG-eB sendiri merupakan fasilitas online banking untuk pemerintah sehingga mereka dimungkinkan untuk dapat memperoleh informasi saldo. Selain itu, mutasi rekening Kemenkeu secara real time dan melakukan transaksi secara online.
Fasilitas ini disediakan oleh BI sejak 2007 dan fitur-fitur yang diberikan secara bertahap terus mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan Kemenkeu. BI mengelola penerimaan negara yang berasala dari pajak, non pajak, dan pinjaman luar negeri.
"Saat ini jumlah rekening kemneku yang dikelola oleh Kemenkeu mencapai sekitar 220 rekening," tuturnya.
Atau sebanyak 90 persen rekening yang dikelola di Bank Indonesia. Sementara 10 persen lainnya merupakan rekening bank, instansi pemerintah lainnya, dan perusahaan.
Sementara SPAN adalah teknologi yang tengah di bangun oleh Kemenkeu demi tujuan sentralisasi penerimaan negara. SPAN adalah sistem manajemen keuangan yang terintergrasi serta terotomasi secara penuh dan mempunyai database yang terpusat.
0 komentar:
Posting Komentar